Pemerintah Bakal Denda Penyebar Pornografi Rp 100 Juta per Konten

foto: kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia akan mendenda penyelenggara sistem elektronik yang menyebarkan konten pornografi pada platform-nya.

Pengenaan denda tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Denda yang ditanggung oleh pihak yang melanggar nantinya sebesar Rp 100 juta per konten.

“Untuk pornografi langsung (kena) denda. Tidak ada ampun karena mereka (penyelenggara sistem elektronik) punya kemampuan (untuk mendeteksi),” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan, saat ditemui pada hari Senin (2/12/2019) di kantornya di Jakarta.

Denda tersebut berlaku juga untuk temuan konten negatif yang sebenarnya masih bisa ditangani oleh penyelenggara sistem elektronik secara otomatis. Konten yang dimaksud juga berlaku untuk konten media sosial.

Sementara itu, untuk konten negatif lainnya yang memerlukan peninjauan, contohnya ujaran kebencian, akan berlaku sanksi yang menyesuaikan dengan karakteristik konten serta kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan oleh Kominfo untuk mengatasi konten negatif tersebut.

Berdasarkan PP tersebut, Kominfo akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten bermasalah yang ditemukan.

Jika sampai tenggat waktu konten tersebut masih tidak ditindak, pemerintah akan mengenakan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa denda, atau pemblokiran sementara. Besarnya sanksi tergantung dari karakteristik konten tersebut, apakah membahayakan atau berpotensi memecah belah masyarakat.

Namun, pengenaan denda tersebut baru akan diberlakukan pada Oktober 2020, atau setahun setelah PP 71 disahkan.

Untuk itu, selama setahun ke depan, pemerintah mensosialisasikan aturan baru tersebut kepada penyelenggara sistem elektronik.

Sebagai informasi, bahwa PP 71 merupakan revisi dari PP nomor 82 tahun 2012. Dalam revisi kali ini, Pemerintah meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih aktif dalam memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengelola platform, khususnya media sosial, dianggap mampu untuk mendeteksi konten negatif secara otomatis berkat teknologi yang mereka punya.

Setelah aturan ini berlaku, Kominfo akan melakukan “patroli siber” untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan aturan ini sudah dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik.

One thought on “Pemerintah Bakal Denda Penyebar Pornografi Rp 100 Juta per Konten

  • July 7, 2020 at 1:29 am
    Permalink

    I just want to mention I am just new to blogs and truly liked this web-site. Likely I’m likely to bookmark your blog . You certainly have awesome writings. With thanks for revealing your website.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *